Doc. DRAFT RANCANGAN TATA TERTIB PEMILIHAN PIMPINAN PADA TANWIR KE XVII TAHUN 2004.

TATA TERTIB PEMILIHAN PIMPINAN

IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud pimpinan dalam tata tertib ini adalah Pimpinan Komisariat, Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Pemilihan dilakukan oleh lembaga permusyawaratan tertinggi di tingkat pimpinan masing-masing.

BAB II

PELAKSANAAN PEMILIHAN

Pasal 2

Tanggung jawab pemilihan terletak pada pimpinan masing-masing tingkat

Pasal 3

Untuk melaksanakan pemilihan, dibentuk Panitia Pemilihan yang dipilih dan ditetapkan oleh pimpinan masing-masing tingkat, melalui rapat pleno pimpinan

Pasal 4

Anggota panitia pemilihan dapat dipilih dari anggota pimpinan dan anggota lain, sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

Pasal 5

Tugas Panitia Pemilihan adalah:

Menyampaikan permohonan calon formatur dan calon ketua umum kepada pimpinan masing-masing tingkat di bawahnya, kecuali pimpinan komisariat kepada anggotanya.

Menerima usulan calon formatur dan calon ketua umum.

Meneliti dan menyeleksi persyaratan administrasi dan syarat calon

Mengumumkan nama-nama calon, selambat-lambatnya 24 jam sebelum pemilihan.

Memimpin pelaksanaan pemilihan sampai terpilih ketua umum dan terbentuknya tim formatur.

Pasal 6

Dengan terpilihnya ketua umum dan terbentuknya tim formatur, maka berakhirlah tugas panitia pemilihan.

 

BAB III

SYARAT-SYARAT

Pasal 7

Syarat Umum

Syarat-syarat untuk dapat dicalonkan menjadi formatur pimpinan adalah:

Setia kepada asas, tujuan, perjuangan Ikatan dan persyarikatan

Taat kepada garis kebijakan pimpinan Ikatan dan persyarikatan

Mampu membaca Al-qur’an secara tartil

Dapat menjadi teladan utama dalam organisasi, terutama akhlak dan ibadah

Berpengalaman dalam pimpinan Ikatan setingkat di bawahnya, kecuali Pimpinan Komisariat.

Bersedia berdomisili di tempat kedudukan sekretariatnya, jika terpilih menjadi pimpinan.

 

Pasal 8

Syarat khusus

Syarat khusus Dewan Pimpinan Pusat : 

1. Telah menjadi anggota biasa sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun
2. Telah lulus pengkaderan yang dilaksanakan oleh DPP IMM dan atau PP. Muhammadiyah.
3. Tidak menjadi anggota dan atau pengurus salah satu partai politik.

Syarat khusus Dewan Pimpinan Daerah :

1. Telah menjadi anggota biasa sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun
2. Telah lulus pengkaderan yang dilaksanakan oleh DPD IMM dan atau PW. Muhammadiyah.

Syarat khusus Pimpinan Cabang :

1. Telah menjadi anggota biasa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun
2. Telah lulus pengkaderan yang dilaksanakan oleh PC. IMM dan atau PD. Muhammadiyah.

Syarat khusus Pimpinan Komisariat :

1. Telah menjadi anggota biasa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan
2. Telah lulus pengkaderan yang dilaksanakan oleh PC. IMM dan atau PC. Muhammadiyah

Pasal 9

Syarat-syarat Ketua Umum

Dewan Pimpinan Pusat

1. Telah lulus pengkaderan yang dilaksanakan oleh DPP IMM dan atau PP. Muhammadiyah.
2. Usia maksimal 30 tahun.
3. Pendidikan Pasca Sarjana dan atau 2 (dua) tahun setelah S-1.

Dewan Pimpinan Daerah

1. Telah lulus pengkaderan yang dilaksanakan oleh DPP IMM dan atau PW. Muhammadiyah.
2. Usia maksimal 28 tahun dan atau 2 (dua) tahun setelah S-1.

Pimpinan Cabang

1. Telah lulus pengkaderan yang dilaksanakan oleh DPD IMM dan atau PD. Muhammadiyah.
2. Masih aktif kuliah di perguruan tinggi.
3. Usia maksimal 25 tahun.

Pimpinan Komisariat

1. Telah lulus pengkaderan yang dilaksanakan oleh PC IMM dan atau PC. Muhammadiyah.
2. Masih aktif kuliah di perguruan tinggi.
3. Usia maksimal 23 tahun.

BAB IV

PENCALONAN

Pasal 10

Pencalonan Ketua Umum

Dewan Pimpinan Pusat

Setiap Dewan Pimpinan Daerah secara kelembagaan berhak mengajukan calon sebanyak-banyaknya 1 (satu) orang, yang disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Pusat.

Dewan Pimpinan Pusat secara kelembagaan berhak mengajukan calon sebanyak 1 (satu) orang yang disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Pusat.

Pengajuan nama-nama calon tersebut disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan pusat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakan muktamar.

Dewan Pimpinan Daerah

Setiap Pimpinan Cabang secara kelembagaan berhak mengajukan calon sebanyak-banyaknya 1 (satu) orang, yang disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Daerah.

Dewan Pimpinan Daerah secara kelembagaan berhak mengajukan calon sebanyak 1 (satu) orang yang disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Daerah.

Pengajuan nama-nama calon tersebut disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu sebelum diselenggarakan Musyawarah Daerah.

Pimpinan Cabang

a.    Setiap Pimpinan Komisariat secara kelembagaan berhak mengajukan calon sebanyak-banyaknya 1 (satu) orang, yang disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Cabang.

b.    Pimpinan Cabang secara kelembagaan berhak mengajukan calon sebanyak 1 (satu) orang yang disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Cabang.

c.    Pengajuan nama-nama calon trersebut disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan cabang selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum diselenggarakan musyawarah cabang.

Pimpinan Komisariat

a.    Setiap Anggota berhak mengajukan calon sebanyak-banyaknya 1 (satu) orang, yang disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Komisariat.

b.    Pimpinan Komisariat secara kelembagaan berhak mengajukan calon sebanyak 1 (satu) orang yang disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Komisariat.

c.    Pengajuan nama-nama calon tersebut disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Komisariat selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum diselenggarakan Musyawarah Komisariat.

Pasal 11

Pencalonan Formatur

Dewan Pimpinan Pusat

a.    Setiap Dewan Pimpinan Daerah secara kelembagaan berhak mengajukan calon sebanyak 8 (delapan) orang, yang disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Pusat.

b.    Dewan Pimpinan Pusat secara kelembagaan berhak mengajukan calon sebanyak 8 (delapan) orang, yang disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Pusat.

c.    Pengajuan nama-nama calon tersebut disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan pusat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakan muktamar.

Dewan Pimpinan Daerah

1. Setiap Pimpinan Cabang secara kelembagaan berhak mengajukan calon sebanyak 8 (delapan) orang, yang disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Daerah.
2. Dewan Pimpinan Daerah secara kelembagaan berhak mengajukan calon sebanyak 8 (delapan) orang, yang disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Daerah.
3. Pengajuan nama-nama calon tersebut disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu sebelum diselenggarakan Musyawarah Daerah.

Pimpinan Cabang

1. Setiap Pimpinan Komisariat secara kelembagaan berhak mengajukan calon sebanyak 8 (delapan) orang, yang disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Cabang.
2. Pimpinan Cabang secara kelembagaan berhak mengajukan calon sebanyak 8 (delapan) orang, yang disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Cabang.
3. Pengajuan nama-nama calon tersebut disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Cabang selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum diselenggarakan Musyawarah Cabang.

Pimpinan Komisariat

1. Setiap anggota berhak mengajukan calon sebanyak 9 (sembilan) orang, yang disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Komisariat.
2. Pimpinan Komisariat secara kelembagaan berhak mengajukan calon sebanyak 9 (sembilan) orang, yang disampaiakan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Komisariat.
3. Pengajuan nama-nama calon tersebut disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Komisariat selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum diselenggarakan Musyawarah Komisariat.

 

BAB V

PEMILIHAN

Pasal 12

Pemilihan pimpinan dapat dilakukan dalam :

Muktamar untuk memilih Dewan Pimpinan Pusat.

Musyawarah Daerah untuk memilih Dewan Pimpinan Daerah.

Musyawarah Cabang untuk memilih Pimpinan Cabang.

Musyawarah Komisariat untuk memilih Pimpinan Komisariat.

Pasal 13

Tahapan Pemilihan dilakukan melalui tiga tahapan:

Tahapan pertama menetapkan tiga orang calon ketua umum yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua dan ketiga untuk masuk pada putaran kedua. Jika terdapat kesamaan jumlah suara pada nomor tiga, maka diadakan pemilihan tambahan.

Tahapan kedua adalah memilih ketua umum dari tiga orang calon ketua umum yang telah ditetapkan pada tahap pertama.

Tahap ketiga adalah pemilihan delapan orang formatur.

 Setiap tahapan dilakukan secara berurutan dan atau tidak bersamaan.

Pasal 14

Pemilihan dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 15

Pemilihan dilakukan berdasarkan satu peserta satu suara, kecuali DPD, PC dan PK diserahkan kepada musyawarah pimpinan masing-masing.

BAB VI

TATA CARA PEMILIHAN

Pasal 16

Pemilihan Ketua Umum / Ketua Formatur

a.    Calon Ketua Umum dinyatakan sah apabila ditetapkan oleh panitia pemilihan melalui sidang tanwir.

b.    Calon Ketua Umum yang dinyatakan sah, wajib menyampaikan konsep dan visi kepemimpinan melalui forum debat kandidat.

c.    Calon Ketua Umum yang dinyatakan sah, wajib mengikuti pemilihan pada putaran pertama.

d.    Calon Ketua Umum yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua ditetapkan sebagai peserta calon Ketua Umum pada pemilihan putaran kedua.

e.    Calon Ketua Umum yang masuk putaran kedua dilarang mengundurkan diri.

f.     Calon Ketua Umum yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua dinyatakan sah sebagai Ketua Umum/Ketua Formatur.

g.    Apabila terdapat lebih dari satu calon yang memperoleh suara terbanyak, maka diadakan pemilihan ulang sampai terdapat selisih suara.

h.    Apabila terdapat calon Ketua Umum kurang dari tiga orang, maka pemilihan dilakukan satu putaran.

Pasal 17

Pemilihan Anggota Formatur

Setiap peserta berhak memilih 8 (delapan) nama calon anggota formatur.

Calon anggota formatur yang mendapat suara terbanyak 1 sampai 8, dinyatakan sah sebagai anggota formatur.

Apabila terdapat suara berimbang pada suara terbanyak terakhir, maka diadakan pemilihan ulang sampai terdapat selisih suara.

Pasal 18

Pembentukan Formatur

Ketua Umum / Ketua Formatur memimpin sidang formatur untuk :

Menyusun komposisi tim formatur (Sekretaris dan Anggota)

Menyusun personalia pimpinan secara lengkap dan sudah harus terbentuk selambat-lambatnya sebelum acara penutupan musyawarah.

Apabila poin 2 tidak terpenuhi, maka minimal sudah terpilih Sekretaris Jenderal/Sekretaris Umum dan Bendahara Umum.

Komposisi kepengurusan sedapat mungkin ditetapkan dari formatur terpilih dan calon formatur.

 

Pasal 19

Hasil sidang Tim Formatur diumumkan pada saat penutupan musyawarah.

Pasal 20

Segala hal yang belum diatur dalam tata tertib pemilihan ini akan ditetapkan kemudian selama tidak bertentangan dengan AD/ART IMM.

Pasal 21

Tata Tertib pemilihan ini menjadi pengganti tata tertib pemilihan sebelumnya, dan berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di  : ........................................

Pada tanggal............................................ :    

Pukul            : ..........................................

Catatan:

1.        Perubahan terjadi pada pasal 13.

2.        Penambahan hanya pada pasal 16

Anggaran Dasar

Anggaran Rumah Tangga

&

Tata Tertib Pemilihan Pimpinan

IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH (IMM)

 

Diterbitkan oleh

KOMISARIAT AUFKLARUNG PERIODE 2005-2006

IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

ANGGARAN DASAR

IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH (IMM)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGGARAN DASAR

IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH (IMM)

MUQADIMAH

ANGGARAN DASAR

IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH

بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العلمين, الرحمن الرحيم, ملك يوم الدين, اياك نعبد واياك نستعين, اهد نا الصراط المستقيم, صراط الذ ين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

“Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah yang mengasuh alam semesta. Yang Maha Menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus yakni jalan orang-orang yang telah Engkau beri kenikmatan atas mereka, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai atas mereka dan bukan jalan orang-orang yang sesat".

Bahwa sesungguhnya Islam adalah satu-satunya agama tauhid yang Haq di sisi Allah dengan berprinsip pada aqidah tauhid dan membawa misi sebagai hudan rahmatan lil’alamin (Petunjuk dan Rahmat bagi sekalian Alam). Oleh sebab itu, Islam harus ditegakkan dan dilaksanakan dalam kehidupan bersama ditengah-tengah masyarakat. Hal tersebut merupakan sunnatullah bagi manusia, khususnya  umat Islam sebagai hamba Allah dan khalifah-Nya di muka bumi ini.

Persyarikatan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam adalah salah satu kreasi manusia Muslim dalam upaya menggerakan dan membimbing umat agar mampu melaksanakan fungsi dan peranannya. Dalam rangka kelangsungan hakikat dan misinya. Muhammadiyah memerlukan tumbuhnya kader pelopor, pelangsung dan penyempurna cita-cita sekaligus sebagai stabilisator, dinamisator gerak dan perjuangannya.

Maka pada 29 syawal 1384 H bertepatan dengan tanggal 14 Maret 1964 M didirikanlah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) sebagai salah satu organisasi otonom Muhammadiyah, yang merupakan wadah perjuangan untuk menghimpun, menggerakkan dan membina potensi mahasiswa Islam guna meningkatkan peran dan tanggung jawabnya sebagai kader Persyarikatan, kader umat dan kader bangsa, sehingga tumbuh kader-kader yang memiliki kerangka berpikir ilmu amaliyah dan kader amal ilmiah sesuai dengan kepribadian Muhammadiyah. Kesemuanya itu dilaksanakan secara bersama dengan menjunjung tinggi musyawarah atas dasar iman dan taqwa serta hanya mengharap ridha Allah SWT.

ANGGARAN DASAR

IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH

BAB I

NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Organisasi ini bernama Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah disingkat IMM adalah gerakan mahasiswa Islam yang beraqidah Islam bersumber Alqur’an dan As-sunnah.

 

Pasal 2

IMM didirikan pada tanggal 29 syawal 1384 H bertepatan dengan 14 Maret 1964 di Yogyakarta untuk waktu yang tidak terbatas.

Pasal 3

Tempat  kedudukan IMM adalah di tempat kedudukan Dewan Pimpinan Pusatnya.

Tempat kedudukan Dewan Pimpinan Pusatnya  seperti tersebut pada ayat 1 adalah di Ibukota Negara Republik Indonesia.

BAB II

ASAS, GERAKAN DAN TUJUAN

Pasal 4

Organisasi ini berasas Islam

Pasal 5

IMM adalah gerakan mahasiswa Islam yang bergerak di bidang keagamaan, kemasyarakatan dan kemahasiswaan.

Pasal 6

Tujuan IMM adalah mengusahakan terbentuknya akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah.

BAB III

USAHA

Pasal 7

1.    Membina para anggotanya menjadi kader persyarikatan Muhammadiyah, kader umat dan kader bangsa yang senantiasa setia terhadap keyakinan dan cita-citanya.

2.    Membina para anggotanya untuk selalu tertib dalam ibadah, tekun dalam studi dan mengamalkan ilmu pengetahuannya untuk melaksanakan ketaqwaannya dan pengabdiannya kepada Allah SWT.

3.    Membantu para anggota khususnya dan mahasiswa pada umumnya dalam menyelesaikan kepentingannya.

4.    Mempergiat, mengefektifkan dan menggembirakan dakwah Islam dan dakwah amar ma’ruf nahi munkar kepada masyarakat teristimewa masyarakat mahasiswa.

5.    Segala usaha yang tidak menyalahi asas, gerakan dan tujuan organisasi dengan mengindahkan segala hukum yang berlaku dalam negara Republik Indonesia

 

 

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 8

Keanggotaan

1.    Anggota IMM terdiri dari :

ANGGOTA BIASA, ialah mahasiswa Islam yang menyetujui asas dan tujuan IMM.

ANGGOTA LUAR BIASA, ialah alumni IMM yang tetap setia kepada IMM dan Muhammadiyah.

ANGGOTA KEHORMATAN, ialah  orang-orang yang dipandang berjasa mengembangkan dan melestarikan IMM.

2.    Peraturan dan syarat keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

 

Pasal 9

Susunan Organisasi

Susunan Organisasi  Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah  (IMM) terdiri dari :

1.    KOMISARIAT, ialah kesatuan anggota dalam suatu Fakultas/Akademi atau tempat tertentu.

2.    CABANG, ialah kesatuan komisariat-komisariat dalam suatu daerah kabupaten / kota atau daerah tertentu.

3.    DAERAH, ialah kesatuan Cabang-Cabang dalam suatu Propinsi

4.    PUSAT, ialah kesatuan Daerah-Daerah dalam Negara Rebuplik Indonesia.

 

Pasal 10

Pimpinan

1.    Pimpinan Komisariat

1. Pimpinan Komisariat  adalah pimpinan tertinggi dalam komisariatnya yang memimpin dan melaksanakan kepemimpinan di atasnya, peraturan-peraturan dan keputusan organisasi dalam lingkungannya.
2. Angggota Pimpinan Komisariat sekurang-sekurangnya 5 (Lima) orang  untuk masa jabatan 1 (satu) tahun.
3. Ketua Pimpinan Komisariat karena jabatannya menjadi wakil Pimpinan Cabang di komisariatnya.

2.    Pimpinan Cabang

1. Pimpinan Cabang adalah pimpinan tertinggi dalam Cabangnya yang memimpin dan melaksanakan kepemimpinan di atasnya, peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan organisasi kepada komisariat-komisariat di lingkungannya.
2. Angggota Pimpinan Cabang sekurang-sekurangnya 9 (Sembilan) orang  untuk masa jabatan 2 (dua) tahun.
3. Untuk mewakili kepentingan-kepentingan Cabang serta mengatur kerjasama antara Pimpinan Komisariat dalam suatu Perguruan Tinggi /Universitas/Institut, Pimpinan Cabang dapat membentuk  Koordinator Komisariat (KORKOM) yang ketentuan dan syarat.
4. Ketua Pimpinan Cabang karena jabatannya menjadi wakil Dewan Pimpinan Daerah di Daerahnya.

3.    Dewan Pimpinan Daerah

a.     Dewan Pimpinan Daerah adalah pimpinan tertinggi dalam Daerahnya yang memimpin dan melaksanakan kepemimpinan diatasnya, peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan organisasi dalam lingkungannya.

b.     Angggota Dewan Pimpinan Daerah sekurang-sekurangnya 9 (Sembilan) orang  untuk masa jabatan 2 (satu) tahun.

c.     Ketua Dewan Pimpinan Daerah karena jabatannya menjadi wakil Dewan Pimpinan Pusat di daerahnya.

4.    Dewan Pimpinan Pusat adalah pimpinan tertinggi yang memimpin organisasi, terdiri dari sekurang-kurangnya 9 (sembilan) orang, yang dipilih dan ditetapkan  oleh Muktamar untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.

 

Pasal 11

Pergantian dan Pemilihan Pimpinan

1.    Pergantian Pimpinan dilaksanakan pada setiap musyawarah tertinggi di masing-masing tingkat pimpinan.

2.    Pemilihan pimpinan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 12

Permusyawaratan

1.    Permusyawaratan terdiri dari :

a.     MUKTAMAR, ialah permusyawaratan tertinggi dalam organisasi yang diikuti oleh anggota Dewan Pimpinan Pusat, utusan-utusan Dewan Pimpinan Daerah, utusan-utusan Pimpinan Cabang.

b.     TANWIR, ialah permusyawaratan tertinggi dalam organisasi di bawah Muktamar yang diikuti oleh Dewan Pimpinan Pusat, utusan-utusan Dewan Pimpinan Daerah untuk membicarakan kepentingan-kepentingan organisasi yang tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsung Muktamar, diadakan sekurang-kurangnya  2 (dua) kali dalam satu periode.

c.     MUKTAMAR LUAR BIASA, ialah permusyawaratan yang diadakan untuk membicarakan masalah yang mendesak yang tanwir tidak berwenang memutuskannya dan tidak dapat ditangguhkan sampai Muktamar.

d.     MUSYAWARAH DAERAH, ialah permusyawaratan tertinggi dalam Daerah, yang diikuti oleh anggota Dewan Pimpinan Daerah, utusan-utusan Pimpinan Cabang, dan utusan-utusan Pimpinan Komisariat diadakan 2 (dua) tahun sekali.

e.     MUSYAWARAH CABANG, ialah permusyawaratan tertinggi dalam Cabang yang diikuti oleh anggota Pimpinan Cabang dan Pimpinan Komisariat dan seluruh anggota, diadakan 2 (dua) tahun sekali.

f.      MUSYAWARAH KOMISARIAT, ialah permusyawaratan tertinggi dalam Komisariat yang diikuti oleh Pimpinan Komisariat dan seluruh anggota, diadakan 1 (satu) tahun sekali.

2.    Keputusan

a.     Musyawarah dapat berlangsung dengan tidak memandang jumlah yang hadir, asal yang berkepentingan telah diundang secara sah.

b.     Keputusan musyawarah diusahakan dengan suara bulat. Apabila terpaksa diadakan pemungutuan suara, maka keputusan di ambil dengan suara terbanyak mutlak.

c.     Keputusan Muktamar berlaku setelah disetujui oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, disyahkan dan ditanfidzkan dewan pimpinan pusat IMM.

d.     Keputusan Musyawarah Daerah berlaku setelah disetujui oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, disyahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat IMM, dan ditanfidzkan oleh Dewan Pimpinan Daerah IMM.

e.     Keputusan Musyawarah Cabang berlaku setelah disetujui oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah, disyahkan oleh Dewan Pimpinan Daerah IMM, dan ditanfidzkan oleh Pimpinan Cabang IMM. 

f.      Keputusan Musyawarah Komisariat berlaku setelah disyahkan oleh Pimpinan Cabang IMM, ditanfidzkan Pimpinan Komisariat IMM.

BAB V

KEUANGAN

Pasal 13

Keuangan organisasi diperoleh dari :

1.    Uang Pangkal dan Iuran.

2.    Sumber-sumber lain yang halal dan tidak mengikat.

BAB VI

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 14

1.    Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

2.    Anggaran Rumah Tangga dapat diubah oleh Dewan Pimpinan Pusat dengan tidak menyalahi Anggaran Dasar, kemudian disyahkan oleh Tanwir dan atau Muktamar.

BAB VII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 15

Anggaran Dasar hanya dapat diubah oleh Muktamar dan perubahannya sah apabila diputuskan dengan suara sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota Muktamar yang hadir, yang memang sengaja diundang untuk membicarakan perubahan Anggaran Dasar.

BAB VIII

Pembubaran

Pasal 16

1.    Pembubaran IMM menjadi wewenang kedaulatan Muktamar, berdasarkan kesepakatan bersama.

2.    Setelah Imm dibubarkan  tanggung jawab IMM menjadi tanggung jawab Muhammadiyah.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 17

Anggaran Dasar ini menjadi pengganti Anggaran Dasar sebelumnya, dan telah disyahkan oleh Muktamar Ke-11 di Denpasar pada tanggal 24-28 Agustus 2003  M, dan Mulai Berlaku sejak disahkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Ditetapkan di  Denpasar, Bali

Tanggal   Jumadil Akhir 1424 H

Bertepatan dengan tanggal 28 Agustus  2003  M

ANGGARAN RUMAH TANGGA

IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH (IMM)

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)

IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH

BAB I

MILAD

Pasal 1

Milad Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah adalah tanggal 14 Maret

BAB II

KEANGGOTAAN

Pasal 2

1.    Yang dapat diterima menjadi anggota biasa adalah ;

a.    Mahasiswa yang sedang menempuh perkuliahan diperguruan tinggi atau yang setingkat.

b.     Mahasiswa yang telah menyelesaikan perkuliahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf a paling lambat 2 (dua) tahun.

2.    Prosedur menjadi anggota biasa :

a.    Permintaan menjadi anggota biasa diajukan secara tertulis kepada pimpinan Cabang dan meneruskannya kepada Dewan Pimpinan Daerah.

b.     Calon anggota diharuskan mengikuti pengkaderan Darul Arqam Dasar.

c.     Apabila permintaan menjadi anggota diterima, kepadanya diberikan kartu tanda anggota oleh Dewan Pimpinan Daerah atas nama DPP IMM.

4. Bentuk tanda anggota ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

3.    Anggota IMM  pada dasarnya tidak boleh merangkap pada organisasi ekstra kampus lain yang sejenis.  

Pasal 3

Hak dan Kewajiban

1.    Anggota biasa berhak menyatakan pendapat, suara, memilih dan dipilih.

2.    Kewajiban anggota biasa adalah :

a.     Mempelajari dan mengamalkan kepribadian dan khittah perjuangan Muhammadiyah.

b.     Menjadi tauladan utama bagi mahasiswa Islam.

c.     Tunduk dan taat kepada keputusan, peraturan-peraturan dan menjaga nama baik organisasi.

d.     Turut melaksanakan dan mendukung usaha-usaha organisasi.

e.     Membayar iuran anggota yang besarnya ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 4

Anggota berhenti karena :

1.    Meninggal dunia.

2.    Permintaan sendiri.

3.    Keputusan Dewan Pimpinan Daerah atas usulan Pimpinan Cabang karena pelanggaran terhadap aturan dan ketentuan organisasi.

4.    Keputusan Dewan Pimpinan Daerah tentang pemberhentian anggota sesuai pasal 4 ayat 3 hanya dapat dilaksanakan setelah :

a.     Diadakan penelitian oleh Pimpinan Cabang

b.     Diberikan peringatan oleh Pimpinan Cabang secara tertulis

c.     Dilakukan skorsing oleh Pimpinan Cabang, apabila peringatan tersebut pada pasal 4 ayat 4 huruf b tidak diindahkan.

5. Anggota yang diberhentikan oleh dewan pimpinan daerah diberi kesempatan membela diri dalam musyawarah yang diadakan oleh dewan pimpinan daerah.

Pasal 5

Status anggota luar biasa ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.

Status anggota Kehormatan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Hak dan kewajiban serta ketentuan anggota Luar Biasa  dan Kehormatan diatur dalam peraturan khusus.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Komisariat

1.    Komisariat adalah institusi IMM dapat dibentuk setelah mempunyai anggota minimal 10  (sepuluh) orang.

2.    Pembentukan dan pengesahan serta ketentuan luas teritorial komisariat ditetapkan dengan surat keputusan dewan pimpinan daerah setelah mendengar pertimbangan pimpinan cabang yang bersangkutan.

3.    Komisariat berkewajiban melaksanakan usaha-usaha organisasi untuk menghimpun, membina dan meningkatkan kualitas serta menyalurkan bakat dan minat anggotanya untuk kepentingan organisasi.

Pasal 7

Cabang

Cabang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat, terdiri dari sekurang kurangnya 2 (dua) Komisariat yang telah disyahkan.

Pembentukan dan pengesahan serta ketentuan luas teritorial cabang ditetapkan dengan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat atas usul Dewan Pimpinan Daerah yang bersangkutan.

Pasal 8

Daerah

1.    Daerah dapat dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari sekurang kurangnya 2 (dua) Cabang yang telah disyahkan.

2.    Pembentukan dan pengesahan serta ketentuan luas teritorial daerah ditetapkan dengan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat atas usul Musyawarah Daerah dan setelah mendengar pertimbangan  calon Dewan Pimpinan Daerah yang bersangkutan.

BAB IV

PIMPINAN ORGANISASI

Pasal 9

Syarat syarat Pimpinan

Syarat-syarat untuk dapat dicalonkan dan dipilih sebagai Pimpinan Ikatan :

1.    Syarat Umum

a.     Telah menjadi anggota Muhammadiyah.

b.     Setia kepada asas, tujuan dan perjuangan ikatan dan persyarikatan.

c.     Taat kepada garis kebijaksanaan pimpinan ikatan dan pimpinan persyarikatan.

d.     Mampu membaca al-qur’an secara tartil.

6. Mampu dan cakap melaksanakan tugas.
7. Dapat menjadi tauladan utama dalam organisasi terutama dalam bidang akhlaq dan beribadahnya.
8. Tidak merangkap dengan pimpinan organisasi politik dan organisasi lainnya, kecuali telah mendapat ijin secara tertulis dari pimpinan setingkat diatasnya, kecuali untuk Dewan Pimpinan Pusat mendapat rekomendasi dari sidang pleno.
9. Berpengalaman dalam memimpin ikatan setingkat dibawahnya, kecuali untuk pimpinan Komisariat.
10. Bersedia berdomisili di kota, dimana sekretariat berkedudukan jika terpilih menjadi pimpinan.

2.    Syarat-syarat khusus bagi Dewan Pimpinan Pusat

a.     Telah menjadi anggota biasa sekurang kurangnya 3 (tiga) tahun.

b.     Telah lulus pengkaderan yang telah dilaksanakan Dewan Pimpinan pusat dan atau yang dilaksanakan oleh Pimpinan Pusat  Muhammadiyah.

3.    Syarat-syarat khusus bagi Dewan Pimpinan Daerah.

a.     Telah menjadi anggota biasa sekurang kurangnya 2 (dua) tahun.

b.     Telah lulus pengkaderan yang dilaksanakan Dewan Pimpinan Daerah dan atau yang dilaksanakan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.

4.    Syarat-syarat khusus bagi  Pimpinan Cabang.

a.     Telah menjadi anggota biasa sekurang kurangnya 1 (satu) tahun.

b.     Telah lulus pengkaderan yang dilaksanakan Pimpinan Cabang dan atau yang dilaksanakan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah.

5.    Syarat syarat khusus bagi Pimpinan Komisariat.

a.     Telah menjadi anggota biasa sekurang kurangnya 6 (enam) bulan.

b.     Telah lulus pengkaderan yang dilaksanakan Pimpinan Cabang dan atau yang dilaksanakan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah.

Pasal 10

Berhentinya pimpinan karena :

Berhalangan tetap

Permintaan sendiri

Melanggar konstitusi ikatan dan persyarikatan

Pasal 11

Dewan Pimpinan Pusat

1.    Dewan Pimpinan Pusat disusun oleh formatur yang dipilih oleh Muktamar.

2.    Dewan Pimpinan Pusat memimpin organisasi, mentanfidzkan keputusan serta mengawasi pelaksanaannya.

3.    Untuk melaksanakan pekerjaan sehari hari yang bersifat administratif, Dewan Pimpinan Pusat mengangkat Sekretaris Eksekutif dari anggota anggota Dewan Pimpinan Pusat.

4.    Untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya Dewan Pimpinan Pusat dapat membentuk Badan Pimpinan yang diserahi tugas dan menyelenggarakan pekerjaan khusus.

Pasal 12

Dewan Pimpinan Daerah

1.    Dewan Pimpinan Daerah disusun oleh formatur yang dipilih oleh Musyawarah Daerah dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

2.    Dewan Pimpinan Daerah adalah wakil Dewan Pimpinan Pusat di daerahnya.

3.    Dewan Pimpinan Daerah dapat membentuk Badan pimpinan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

4.    Dewan Pimpinan Daearh harus memberikan laporan kepada Dewan Pimpinan Pusat sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali dan atau apabila ada hal-hal yang dianggap perlu.

Pasal 13

Pimpinan Cabang

1.    Pimpinan Cabang disusun oleh formatur yang dipilih oleh Musyawarah Cabang dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.

2.    Pimpinan Cabang memberikan  laporan kepada Dewan Pimpinan Daerah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan atau apabila ada hal-hal yang dianggap perlu.

Pasal 14

Pimpinan Komisariat

1.    Pimpinan Komisariat disusun oleh formatur yang dipilih oleh Musyawarah Komisariat dan disahkan oleh Pimpinan Cabang.

2.    Pimpinan Komisariat memberikan laporan kepada Pimpinan Cabang sekurang kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan atau apabila ada hal hal yang dipandang perlu.

Pasal 15

Badan Pimpinan Otonom

1.    Untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya pimpinan dapat membentuk Badan Pimpinan Otonom yang diserahi tugas-tugas khusus.

2.    Badan Pimpinan Otonom dibentuk dan disyahkan oleh pimpinan yang bersangkutan.

Pasal 16

Pemilihan Pimpinan

1.    Pemilihan pimpinan diatur dalam pedoman pemilihan pimpinan.

2.    Pedoman pemilihan pimpinan dibuat oleh dewan pimpinan pusat dan disyahkan dalam Tanwir.

Pasal 17

Pergantian dan Perubahan Pimpinan

1.    Pimpinan IMM yang telah habis masa jabatannya tetap menjalankan tugasnya sampai dilakukan serah terima jabatan dengan pimpian yang baru.

2.    Dalam satu masa jabatan, dapat dilakukan perubahan pimpinan.

3.    Perubahan pimpinan diatur dalam peraturan khusus yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

4.    Setiap pergantian dan perubahan pimpinan IMM harus menjamin adanya peningkatan efisiensi dan efektifitas jalannya kepemimpinan.

BAB VI

PERMUSYAWARATAN

Pasal 18

Muktamar

1. Muktamar diadakan atas undangan Dewan Pimpinan Pusat.
2. Dewan Pimpinan Pusat bertanggung jawab atas pelaksanaan Muktamar.
3. Undangan, acara dan materi Muktamar sedapat mungkin sampai kepada yang bersangkutan sebulan sebelumnya.
4. Muktamar dihadiri oleh :

A.    Peserta

1.    Anggota Dewan Pimpinan Pusat.

2.    Badan Pimpinan tingkat Pusat yang jumlahnya ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah.

3.    Wakil Dewan Pimpinan Daerah masing-masing 4(empat) orang.

4.    Wakil Pimpinan Cabang masing-masing 2(dua ) orang.

B.    Peninjau

1.    Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pimpinan Organisasi Otonom Muhammadiyah Tingkat Pusat, masing-masing 2(dua) orang.

2.    Mereka yang diundang oleh Dewan Pimpinan Pusat.

5. Setiap peserta Muktamar berhak 1(satu ) suara.
6. Isi dan susunan acara Muktamar ditetapkan oleh Tanwir.
7. Acara Pokok Muktamar :
8. Laporan Dewan Pimpinan Pusat tentang :
1. Kebijaksanaan Pimpinan Pusat.
2. Organisasi.
3. Keuangan.
4. Pelaksanaan keputusan Muktamar /Tanwir.
5. Penyusunan program IMM periode berikutnya.
6. Pemilihan dewan pimpinan pusat.
7. Masalah-masalah umum IMM yang bersifat urgen.
8. Rekomendasi.
9. Ketentuan tentang tata tertib Muktamar dibuat oleh Dewan Pimpinan Pusat dan disahkan oleh Muktamar.
10. Pada waktu berlangsungnya Muktamar dapat diselenggarakan acara atau kegiatan pendukung yang tidak mengganggu jalannya Muktamar.
11. Selambat-lambatnya sebulan setelah Muktamar, Dewan Pimpinan Pusat  harus menyampaikan hasil Keputusan Muktamar kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk mendapatkan pengesahan.
12. Apabila sampai satu bulan sesudah penyerahan hasil keputusan Muktamar belum ada jawaban dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah, maka keputusan dianggap sah.
13. Selambat-lambatnya dua bulan setelah Muktamar, keputusan Muktamar harus ditanfidzkan  oleh Dewan Pimpinan Pusat dan selanjutnya disosialissi ke Dewan Pimipanan Daerah se-Indonesia.
14. Keputusan Muktamar mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan tetap berlaku sampai di ubah atau dibatalkan oleh Muktamar berikutnya.

Pasal 19

Tanwir

1.    Tanwir diadakan atas undangan Dewan Pimpinan Pusat.

2.    Dewan Pimpinan Pusat bertanggungjawab atas penyelengaraan Tanwir.

3.    Undangan, acara dan materi Tanwir sedapat mungkin sampai kepada yang bersangkutan sebulan sebelumnya.

4.    Tanwir dihadiri oleh :

a)    Peserta

1)    Anggota Dewan Pimpinan Pusat

2)    Badan Pimpinan TIngkat Pusat yang jumlahnya ditentukan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

3)    Wakil Dewan Pimpinan Daerah masing masing 4 (empat) orang.

b)    Peninjau

1)    Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pimpinan Organisasi Otonom Muhammadiyah Tingkat Pusat, masing-masing 1(satu) orang.

2)    Mereka yang diundang oleh Dewan Pimpinan Pusat.

5.    Setiap anggota Tanwir berhak 1 (satu) suara.

6.    Isi dan susunan acara Tanwir ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

7.    Acara Pokok Tanwir :

a.    Laporan kebijakan Dewan Pimpinan Pusat dalam memimpin dan melaksanakan keputusan Muktamar / Tanwir.

b.    Masalah-masalah mengenai kepentingan umum organisasi yang tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsungnya Muktamar.

c.    Mempersiapkan tempat dan acara yang akan datang.

8.    Ketentuan tentang tata tertib Tanwir dibuat oleh Dewan Pimpinan Pusat dan disahkan oleh Tanwir.

9.    Pada waktu berlangsungnya Tanwir dapat diselenggarakan acara atau kegiatan pendukung yang tidak mengganggu jalannya Tanwir.

10.  Selambat-lambatnya sebulan setelah Tanwir, Dewan Pimpinan Pusat  harus menyampaikan hasil Keputusan Tanwir kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk mendapatkan pengesahan.

11.  Apabila sampai satu bulan sesudah penyerahan hasil keputusan Tanwir belum ada jawaban dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah, maka keputusan dianggap sah.

12.  Selambat-lambatnya dua bulan setelah Tanwir, keputusan Tanwir harus ditanfidzkan  oleh Dewan Pimpinan Pusat dan selanjutnya disosialisasi ke Dewan Pimpinan Daerah se-Indonesia..

13.  Keputusan Tanwir mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Dewan Pimpinan Pusat  dan tetap berlaku sampai diubah atau dibatalkan oleh Tanwir atau Muktamar kemudian.

Pasal 20

Muktamar Luar Biasa

1.    Muktamar Luar Biasa diadakan untuk membicarakan masalah-masalah yang sifatnya di luar wewenang Tanwir dan tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsungnya Muktamar.

2.    Muktamar Luar Biasa dihadiri oleh anggota Muktamar sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga pasal 18 ayat 4 sub A point 1dan 2.

3.    Undangan Muktamar Luar Biasa disampaikan secepat mungkin kepada yang bersangkutan.

4.    Muktamar Luar Biasa dianggap sah apabila di hadiri oleh ½ +1 dari junlah DPD se-Indonesia.

5.    Segala ketentuan dalam Anggaran  Rumah Tangga pasal 18 yang tidak bertentangan dengan pasal 20 ayat (1), (2) dan (3), berlaku untuk Muktamar Luar Biasa.

Pasal 21

Musyawarah Daerah

1.    Musyarah Daerah diadakan atas undangan Dewan Pimpinan Daerah.

2.    Dewan Pimpinan Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Musyawarah Daerah.

3.    Undangan, acara dan materi Musyawarah Daerah sedapat mungkin sampai kepada yang bersangkutan, sebulan sebelumnya.

4.    Musyawarah Daerah dihadiri oleh :

A.    Peserta :

1)    Anggota Dewan Pimpinan Daerah.

2)    Badan Pimpinan tingkat daerah dan jumlahnya ditentukan DPD.

3)    Wakil Pimpinan Cabang masing-masing 4 (empat) orang .

4)    Wakil Pimpinan Komisariat masing-masing 2 (dua) orang.

5)    Wakil Dewan Pimpinan Pusat 1 (satu) orang.     

B.    Peninjau

1)     Pimpinan Wilayah Muhamadiyah, Pimpinan Organisasi Otonom Muhammadiyah tingkat Wilayah, masing-masing 2 (dua) orang.

2)     Mereka yang diundang oleh Dewan Pimpinan Daerah.

5.    Setiap peserta Musyawarah Daerah berhak satu suara.

6.    Isi dan susunan acara Musyawarah Daerah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.

7.    Acara Pokok  Musyawarah Daerah

       A.  Laporan Dewan Pimpinan Daerah tentang :

            1.  Kebijaksanaan Dewan Pimpinan Daerah.

            2.  Organisasi.

            3. Keuangan

            4.  Pelaksanaan keputusan Muktamar, Tanwir, Musyawarah Daerah serta instruksi dan ketentuan Dewan Pimpinan Pusat.

       B. Penyusunan Program IMM periode berikutnya.

       C.             Pemilihan Dewan Pimpinan Daerah.

       D.             Masalah-masalah umum IMM bersifat urgen dalam daerah.

       E. Rekomendasi.

8.    Ketentuan tentang  tata tertib Musyawarah Daerah dibuat oleh Dewan Pimpinan Daerah dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Daerah.

9.    Pada waktu berlangsungnya Musyawarah Daerah dapat diselenggarakan acara atau kegiatan pendukung yang tidak mengganggu jalannya musyawarah Daerah.

10.  Selambat-lambatnya sebulan setelah musyawarah Daerah, Dewan Pimpinan Daerah harus menyampaikan hasil Musyarah Daerah kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah untuk mendapatkan persetujuan, dan kepada Dewan Pimpinan Pusat untuk mendapatkan pengesahan.

11.  Apabila sampai satu bulan sesudah penyerahan hasil keputusan  Musyawarah Daerah belum ada jawaban dari Dewan Pimpinan Pusat  maka keputusan dianggap sah.

12.  Selambat-lambtnya 2 (dua ) bulan setelah Musyawarah Daerah, keputusan Musyawarah Daerah harus ditanfidzkan oleh Dewan Pimpinan Daerah dan selanjutnya disosialisasikan ke Pimpinan Cabang di wilayah masing-masing . 

13.  Keputusan Musyawarah Daerah mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Dewan Pimpinan Daerah dan tetap berlaku sampai diubah atau dibatalkan oleh Musyawarah Daerah berikutnya.

Pasal 22

Musyawarah Cabang

1.    Musyawarah Cabang diadakan atas undangan Pimpinan Cabang.

2.    Pimpinan Cabang bertanggung jawab atas penyelenggaraan musyawarah Cabang.

3.    Undangan, acara dan materi Musyawarah cabang sedapat mungkin sampai kepada yang bersangkutan,  15 (lima belas) hari sebelumnya.

4.    Musyawarah cabang dihadiri oleh :

A. Peserta :

         1)   Anggota Pimpinan Cabang.

         2)   Badan Pimpinan tingkat Cabang dan jumlahnya ditentukan Pimpinan Cabang.

         3)   Wakil Pimpinan Komisariat jumlahnya ditentukan oleh Pimpinan Cabang  dengan memperhatikan usulan dari Komisariat.

         4)   Wakil Dewan Pimpinan Daerah 1 (satu) orang.  

       B.  Peninjau

          1)   Pimpinan Daerah Muhamadiyah, Pimpinan Organisasi Otonom Muhammadiyah tingkat cabang, masing-masing 2 (dua) orang.

          2)   Mereka yang diundang oleh Pimpinan Cabang.

5.    Setiap peserta Musyawarah cabang berhak satu suara.

6.    Isi dan susunan acara Musyawarah Cabang ditetapkan oleh Pimpinan Cabang,

7.    Acara Pokok  Musyawarah Cabang.

       A.  Laporan Pimpinan Cabang tentang :

            1.  Kebijaksanaan Pimpinan Cabang.

            2.  Organisasi.

            3. Keuangan

            4.  Pelaksanaan keputusan Muktamar, Tanwir, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang serta instruksi dan ketentuan Pimpinan di atasnya.

       B. Penyusunan Program IMM periode berikutnya.

       C.             Pemilihan Pimpinan Cabang.

       D.             Masalah-masalah umum IMM bersifat urgen dalam Cabang.

       E. Rekomendasi.

8.    Ketentuan tentang  tata tertib Musyawarah Cabang dibuat oleh Pimpinan Cabang dan disahkan oleh Musyawarah Cabang.

9.    Pada waktu berlangsungnya Musyawarah Cabang dapat diselenggarakan acara atau kegiatan pendukung yang tidak mengganggu jalannya musyawarah Cabang.

10.  Selambat-lambatnya sebulan setelah musyawarah Cabang, Pimpinan Cabang harus menyampaikan hasil Musyawarah Cabang kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah untuk mendapatkan persetujuan, dan kepada Dewan Pimpinan Daerah untuk mendapatkan pengesahan.

11.  Apabila sampai satu bulan sesudah penyerahan hasil keputusan  Musyawarah Cabang belum ada jawaban dari Dewan Pimpinan Daerah maka keputusan dianggap sah.

12.  Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Musyawarah Cabang, keputusan Musyawarah Cabang harus ditanfidzkan oleh Pimpinan Cabang dan selanjutnya disosialisasikan ke Pimpinan komisariat di wilayah masing-masing. 

13.  Keputusan Musyawarah Cabang mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan Cabang dan tetap berlaku sampai diubah atau dibatalkan oleh Musyawarah Cabang berikutnya.

Pasal 23

Musyawarah Komisariat

1.    Musyawarah Komisariat diadakan atas undangan Pimpinan Komisariat.

2.    Pimpinan Komisariat bertanggung jawab atas penyelenggara musyawarah Komisariat.

3.    Undangan, acara dan materi Musyawarah Komisariat sedapat mungkin sampai kepada yang bersangkutan,  7 (tujuh) hari sebelumnya.

4.    Musyawarah Daerah dihadiri oleh :

A. Peserta :

            1)  Anggota Pimpinan Komisariat.

            2)  seluruh anggota komisariat.

            3)  Wakil Pimpinan Cabang 1(satu) orang

       B.  Peninjau

       1)  Mereka yang diundang oleh Pimpinan Komisariat.

5.    Setiap peserta Musyawarah Komisariat berhak satu suara.

6.    Isi dan susunan acara Musyawarah Komisariat ditetapkan oleh Pimpinan Komisariat.

7.    Acara Pokok  Musyawarah Komisariat.

       A.  Laporan Pimpinan Komisariat tentang :

            1.  Kebijaksanaan Pimpinan Komisariat.

            2.  Organisasi.

            3. Keuangan

            4.  Pelaksanaan keputusan Muktamar, Tanwir, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang serta instruksi dan ketentuan Pimpinan di atasnya.

       B. Penyusunan Program IMM periode berikutnya.

       C.             Pemilihan Pimpinan Komisariat.

       D.             Masalah-masalah umum IMM bersifat urgen dalam Komisariat.

       E. Rekomendasi.

8.    Ketentuan tentang  tata tertib Musyawarah Komisariat dibuat oleh Pimpinan Komisariat dan disahkan oleh Musyawarah Komisariat.

9.    Pada waktu berlangsungnya Musyawarah Komisariat dapat diselenggarakan acara atau kegiatan pendukung yang tidak mengganggu jalannya musyawarah Komisariat.

10.  Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah musyawarah Komisariat, Pimpinan Komisariat harus menyampaikan hasil Musyawarah Komisariat kepada Pimpinan Cabang untuk mendapatkan pengesahan.

11.  Apabila sampai 15 (lima belas) hari sesudah penyerahan hasil keputusan  Musyawarah Komisariat belum ada jawaban dari Pimpinan Cabang maka keputusan dianggap sah.

12.  Selambat-lambtnya 1 (satu) bulan setelah Musyawarah Cabang, keputusan Musyawarah Komisariat harus ditanfidzkan oleh Pimpinan Komisariat.

13.  Keputusan Musyawarah Komisariat mulai berlaku setelah ditanfidzkan oleh Pimpinan Komisariat dan tetap berlaku sampai diubah atau dibatalkan oleh Musyawarah Komisariat berikutnya.

Pasal 24

Keputusan Musyawarah

1.   Keputusan Permusyawaratan diusahakan diambil dengan musyawarah untuk mufakat.

2.   Apabila keputusan permusyawaratan terpaksa dilakukan dengan pemungutan suara, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak mutlak, yaitu separoh lebih satu dari jumlah peserta yang memberikan hak suara.

3.   Pemungutan suara atas seseorang atau masalah yang penting dapat  dilakukan secara tertulis dan rahasia, atau secara langsug.

4.   Apabila dalam pemungutan suara terdapat jumlah suara yang sama banyak, maka pemungutan suara diulangi dengan memberi  kesempatan masing-masing  pihak untuk menambah penjelasan. Apabila setelah tiga kali pemungutan suara ternyata hasilnya tetap sama atau tidak memenuhi syarat pengambilan keputusan  pembicaraan dihentikan tanpa suatu keputusan, atau diserahkan  kepada pimpinan di atasnya, sedangkan untuk Muktamar/Tanwir diserahkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

5.   Apabila keputusan telah diambil, maka seluruh peserta musyawarah harus menerima keputusan  tersebut  dengan ikhlas dan tetap bertawakal kepada Allah SWT.

BAB VI

LAPORAN

Pasal 25

1.   Setiap  Pimpinan berkewajiban untuk membuat laporan tentang keadaan IMM yang meliputi bidang organisasi, gerakan, amal usaha, keuangan dan inventarisasi organisasi, termasuk pula laporan bidang/lembaga khusus.

2.   Laporan seperti dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada pimpinan di atasanya,  dengan ketentuan ; bagi  Dewan Pimpinan Daerah setiap 6 (enam) bulan, sedangkan bagi

Pimpinan Cabang dan Komisariat setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VII

KEUANGAN

Pasal 26

1.    Keperluan IMM secara umum dibiayai bersama oleh Pimpinan Komisariat, Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Pimpinan Pusat.

2.    Keperluan pimpinan IMM setempat dibiayai oleh Pimpinan yang bersangkutan berdasarkan keputusan musyawarah masing-masing.

3.    Uang Pangkal dan Iuran Anggota besarnya ditentukan oleh tiap level pimpinan.

4.    Distribusi Uang Pangkal dan Iuran Anggota diatur sebagai berukut.

       a.  50% untuk Pimpinan Komisariat

       b.  25% untuk Pimpinan Cabang.

       c.  15% untuk Dewan Pimpinan Daerah

       d.  10% untuk Dewan Pimpinan Pusat.

5.    Untuk memeriksa keabsahan laporan keuangan dan harta kekayaan, diatur sebagai berikut :

       a.  Pemeriksaan dilakukan oleh tim verifikasi yang dibentuk sebelum permusyawaratan.

       b.  Ketentuan tetang pemeriksaan diatur dengan peraturan khusus yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

       c.  Hasil pemeriksaan dilaporkan dalam permusyawaratan.

6.    Pengelolaan/penarikan  keuangan diatur dalam peraturan khusus yang  dibuat oleh Dewan Pimpinan Pusat.

BAB VIII

PERATURAN KHUSUS DAN PEDOMAN KERJA

Pasal 27

Setiap pimpinan dapat membuat peraturan khusus dan pedoman kerja asal tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan yang dibuat pimpinan di atasnya.

BAB IX

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 28

Anggaran Rumah Tangga ini dapat  diubah oleh Muktamar dan atau Muktamar dan atau Tanwir, dan perubahannya sah apabila disetujui oleh  sedikitnya 2/3 (dua pertiga) dari peserta Muktamar dan atau Tanwir yang hadir untuk membicarakan hal tersebut.

BAB X

KETENTUAN LAIN

Pasal 29

1.    Segala ketentuan peraturan yang ada masih tetap berlaku sebelum ada ketentuan atau peraturan baru menurut Anggaran Rumah Tangga ini.

2.    IMM menggunakan tahun takwim, dimulai tanggal 1 januari dan berakhir 31 Desember.

3.    Pedoman administrasi  diatur oleh Dewan Pimpinan Pusat.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 30

1.    Segala peraturan yang bertentangan dengan peraturan  dalam Anggaran Rumah Tangga ini dinyatakan  tidak berlaku lagi.

2.    Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini  diatur lebih lanjut  dengan peraturan yang dibuat oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 31

Anggaran Rumah Tangga ini telah disahkan  dalam  Tanwir ke-16 Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, pada tanggal 1 Ramadhan 1413 Hijriyah bertepatan tanggal 6 November 2002 Masehi di Banten dan dinyatakan berlaku sejak tanggal tersebut sebagai pengganti Anggaran Rumah Tangga sebelumnya.

Tata Tertib Pemilihan Pimpinan

IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH (IMM)

2003

Lampiran : SK.Panlih No.01/A-2/2001

                  (Hasil Tanwir ke-15 di Palembang)

TATA TERTIB PEMILIHAN PIMPINAN

IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

 Yang dimaksud pimpinan dalam tata tertib ini adalah Pimpinan Komisariat, Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Pemilihan dilakukan oleh lembaga permusyawaratan tertinggi di tingkat pimpinan masing-masing.

BAB II

PELAKSANAAN PEMILIHAN

Pasal 2

Tanggung jawab pemilihan terletak pada pimpinan masing-masing tingkat

Pasal 3

Untuk melaksanakan pemilihan, dibentuk Panitia Pemilihan yang dipilih dan ditetapkan oleh pimpinan masing-masing tingkat, melalui rapat pleno pimpinan

Pasal 4

Anggota panitia pemilihan dapat dipilih dari anggota pimpinan dan anggota lain, sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

Pasal 5

Tugas Panitia Pemilihan adalah:

Menyampaikan permohonan calon formatur dan calon ketua umum kepada pimpinan masing-masing tingkat di bawahnya, kecuali pimpinan komisariat kepada anggotanya.

Menerima usulan calon formatur dan calon ketua umum.

Meneliti dan menyeleksi persyaratan administrasi dan syarat calon

Mengumumkan nama-nama calon, selambat-lambatnya 24 jam sebelum pemilihan.

Memimpin pelaksanaan pemilihan sampai terpilih ketua umum dan terbentuknya tim formatur.

Pasal 6

Dengan terpilihnya ketua umum dan terbentuknya tim formatur, maka berakhirlah tugas panitia pemilihan.

 

BAB III

SYARAT-SYARAT

Pasal 7

Syarat Umum

Syarat-syarat untuk dapat dicalonkan menjadi formatur pimpinan adalah:

1.    Setia kepada asas, tujuan, perjuangan Ikatan dan persyarikatan

2.    Taat kepada garis kebijakan pimpinan Ikatan dan persyarikatan

3.    Mampu membaca Al-qur’an secara tartil

4.    Dapat menjadi teladan utama dalam organisasi, terutama akhlak dan ibadah

5.    Berpengalaman dalam pimpinan Ikatan setingkat di bawahnya, kecuali Pimpinan Komisariat.

6.    Bersedia berdomisili di tempat kedudukan sekretariatnya, jika terpilih menjadi pimpinan.

 

Pasal 8

Syarat khusus

Syarat khusus Dewan Pimpinan Pusat : 

1. Telah menjadi anggota biasa sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun
2. Telah lulus pengkaderan yang dilaksanakan oleh DPP IMM dan atau PP. Muhammadiyah.
3. Tidak menjadi anggota dan atau pengurus salah satu partai politik.

Syarat khusus Dewan Pimpinan Daerah :

1. Telah menjadi anggota biasa sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun
2. Telah lulus pengkaderan yang dilaksanakan oleh DPD IMM dan atau PW. Muhammadiyah.

Syarat khusus Pimpinan Cabang :

1. Telah menjadi anggota biasa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun
2. Telah lulus pengkaderan yang dilaksanakan oleh PC. IMM dan atau PD. Muhammadiyah.

Syarat khusus Pimpinan Komisariat :

1. Telah menjadi anggota biasa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan
2. Telah lulus pengkaderan yang dilaksanakan oleh PC. IMM dan atau PC. Muhammadiyah

Pasal 9

Syarat-syarat Ketua Umum

1.    Dewan Pimpinan Pusat

a.    Telah lulus pengkaderan yang dilaksanakan oleh DPP IMM dan atau PP. Muhammadiyah.

b.    Usia maksimal 30 tahun.

c.    Pendidikan Pasca Sarjana dan atau 2 (dua) tahun setelah S-1.

2.    Dewan Pimpinan Daerah

a.    Telah lulus pengkaderan yang dilaksanakan oleh DPP IMM dan atau PW. Muhammadiyah.

b.    Usia maksimal 28 tahun dan atau 2 (dua) tahun setelah S-1.

3.    Pimpinan Cabang

a.    Telah lulus pengkaderan yang dilaksanakan oleh DPD IMM dan atau PD. Muhammadiyah.

b.    Masih aktif kuliah di perguruan tinggi.

c.    Usia maksimal 25 tahun.

4.    Pimpinan Komisariat

a.    Telah lulus pengkaderan yang dilaksanakan oleh PC IMM dan atau PC. Muhammadiyah.

b.    Masih aktif kuliah di perguruan tinggi.

c.    Usia maksimal 23 tahun.

BAB IV

PENCALONAN

Pasal 10

Pencalonan Ketua Umum

1.    Dewan Pimpinan Pusat

a.    Setiap Dewan Pimpinan Daerah secara kelembagaan berhak mengajukan calon sebanyak-banyaknya 1 (satu) orang, yang disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Pusat.

b.    Dewan Pimpinan Pusat secara kelembagaan berhak mengajukan calon sebanyak 1 (satu) orang yang disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Pusat.

c.    Pengajuan nama-nama calon tersebut disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan pusat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakan muktamar.

2.    Dewan Pimpinan Daerah

1. Setiap Pimpinan Cabang secara kelembagaan berhak mengajukan calon sebanyak-banyaknya 1 (satu) orang, yang disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Daerah.
2. Dewan Pimpinan Daerah secara kelembagaan berhak mengajukan calon sebanyak 1 (satu) orang yang disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Daerah.
3. Pengajuan nama-nama calon tersebut disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu sebelum diselenggarakan Musyawarah Daerah.

3.    Pimpinan Cabang

a.    Setiap Pimpinan Komisariat secara kelembagaan berhak mengajukan calon sebanyak-banyaknya 1 (satu) orang, yang disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Cabang.

b.    Pimpinan Cabang secara kelembagaan berhak mengajukan calon sebanyak 1 (satu) orang yang disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Cabang.

c.    Pengajuan nama-nama calon trersebut disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan cabang selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum diselenggarakan musyawarah cabang.

4.    Pimpinan Komisariat

1. Setiap Anggota berhak mengajukan calon sebanyak-banyaknya 1 (satu) orang, yang disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Komisariat.
2. Pimpinan Komisariat secara kelembagaan berhak mengajukan calon sebanyak 1 (satu) orang yang disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Komisariat.
3. Pengajuan nama-nama calon tersebut disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Komisariat selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum diselenggarakan Musyawarah Komisariat.

Pasal 11

Pencalonan Formatur

1.    Dewan Pimpinan Pusat

1. Setiap Dewan Pimpinan Daerah secara kelembagaan berhak mengajukan calon sebanyak 8 (delapan) orang, yang disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Pusat.
2. Dewan Pimpinan Pusat secara kelembagaan berhak mengajukan calon sebanyak 8 (delapan) orang, yang disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Pusat.
3. Pengajuan nama-nama calon tersebut disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan pusat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum diselenggarakan muktamar.

2.    Dewan Pimpinan Daerah

1. Setiap Pimpinan Cabang secara kelembagaan berhak mengajukan calon sebanyak 8 (delapan) orang, yang disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Daerah.
2. Dewan Pimpinan Daerah secara kelembagaan berhak mengajukan calon sebanyak 8 (delapan) orang, yang disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Daerah.
3. Pengajuan nama-nama calon tersebut disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu sebelum diselenggarakan Musyawarah Daerah.

3.    Pimpinan Cabang

1. Setiap Pimpinan Komisariat secara kelembagaan berhak mengajukan calon sebanyak 8 (delapan) orang, yang disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Cabang.
2. Pimpinan Cabang secara kelembagaan berhak mengajukan calon sebanyak 8 (delapan) orang, yang disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Cabang.
3. Pengajuan nama-nama calon tersebut disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Cabang selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum diselenggarakan Musyawarah Cabang.

4.    Pimpinan Komisariat

1. Setiap anggota berhak mengajukan calon sebanyak 9 (sembilan) orang, yang disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Komisariat.
2. Pimpinan Komisariat secara kelembagaan berhak mengajukan calon sebanyak 9 (sembilan) orang, yang disampaiakan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Komisariat.
3. Pengajuan nama-nama calon tersebut disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Komisariat selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum diselenggarakan Musyawarah Komisariat.

 

BAB V

PEMILIHAN

Pasal 12

Pemilihan pimpinan dapat dilakukan dalam :

a.    Muktamar untuk memilih Dewan Pimpinan Pusat.

b.    Musyawarah Daerah untuk memilih Dewan Pimpinan Daerah.

c.    Musyawarah Cabang untuk memilih Pimpinan Cabang.

d.    Musyawarah Komisariat untuk memilih Pimpinan Komisariat.

Pasal 13

Pemilihan dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 14

Pemilihan dilakukan berdasarkan satu peserta satu suara, kecuali DPD, PC dan PK diserahkan kepada musyawarah pimpinan masing-masing.

BAB VI

TATA CARA PEMILIHAN

Pasal 15

Pemilihan Ketua Umum / Ketua Formatur

Calon Ketua Umum DPP dinyatakan sah apabila mendapat dukungan minimal 1 (satu) DPD.

Calon Ketua Umum yang dinyatakan sah, wajib menyampaikan konsep dan visi kepemimpinan melalui forum debat kandidat.

Calon Ketua Umum yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sah sebagai Ketua Umum / Ketua Formatur.

Apabila terdapat lebih dari satu calon yang memperoleh suara terbanyak, maka diadakan pemilihan ulang sampai terdapat selisih suara.

Pasal 16

Pemilihan Anggota Formatur

1.   Setiap peserta berhak memilih 8 (delapan) nama calon anggota formatur.

2.   Calon anggota formatur yang mendapat suara terbanyak 1 sampai 8, dinyatakan sah sebagai anggota formatur.

3.   Apabila terdapat suara berimbang pada suara terbanyak terakhir, maka diadakan pemilihan ulang sampai terdapat selisih suara.

Pasal 17

Pembentukan Formatur

Ketua Umum / Ketua Formatrs memimpin sidang formatur untuk :

1.   Menyusun komposisi tim formatur (Sekretaris dan Anggota)

2.   Menyusun personalia pimpinan secara lengkap dan sudah harus terbentuk selambat-lambatnya sebelum acara penutupan musyawarah.

3.   Apabila poin 2 tidak terpenuhi, maka minimal sudah terpilih Sekretaris Jenderal/Sekretaris Umum dan Bendahara Umum.

4.   Komposisi kepengurusan sedapat mungkin ditetapkan dari formatur terpilih dan calon formatur.

Pasal 18

Hasil sidang Tim Formatur diumumkan pada saat penutupan musyawarah.

Pasal 19

Segala hal yang belum diatur dalam tata tertib pemilihan ini akan ditetapkan kemudian selama tidak bertentangan dengan AD/ART IMM.

Pasal 20

Tata Tertib pemilihan ini menjadi pengganti tata tertib pemilihan sebelumnya, dan berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di :  Palembang

Pada tanggal :  21 Juli 2001

Pukul             :  01.05  WIB.

Pada Sidang Tanwir IMM

DRAFT RANCANGAN TATA TERTIB PEMILIHAN PIMPINAN

PADA TANWIR KE  XVII TAHUN 2004.